Penerbit
 
Belanja Anda
0 item
 
Metode PEMESANAN

Untuk sementara pemesan satuan dapat dilakukan melalui marketplace di bawah.


Untuk PEMESANAN dalam jumlah besar dapat langsung menghubungi

081321881835

 
Metode Pembayaran


No. Rek : 3790109839
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank mandiri
No. Rek : 1300010228248
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank bri
No. Rek : 218401000044531
a/n Ronaik Milala
_____________________

 

Politik Hukum Kelautan & Perikanan

Politik Hukum Kelautan & Perikanan
Klik untuk memperbesar
Jika Pesanan anda diatas 50 exp, silahkan hubungi marketing kami 081321881835 untuk mendapatkan DISKON TAMBAHAN
Harga: Rp23,000
Penerbit: NUANSA AULIA
Kode Buku: NA.02.00.117
ISBN: 978-979-071-069-6
Pengarang: Akhmad Solihin
Ukuran:
Tebal:
Jenis Kertas:
Stok: Ada
Persentase rata rata: Tidak di rating

Jumlah: BELI

Sejarah mencatat, sebelum Indonesia berdiri, beberapa kerajaan maritim di Nusantara mengalami kejayaan karena kemampuannya dalam membangun kekuatan armada laut. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, misalnya, adalah contoh kerajaan maritim besar yang mampu memanfaatkan geostrategis dan geopolitik laut Nusantara yang dilalui arus pelayaran niaga internasional. Bahkan, dalam sejarah kebudayaan telah tercatat bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia Tenggara.
Namun ironisnya, masa keemasan bangsa bahari yang pernah dicapai Sriwijaya dan Majapahit itu tidak terjadi pada negara Indonesia sekarang ini. Padahal, dengan segala keterbatasan di masa lalu, mestinya Indonesia bisa lebih maju dan mengoptimalkan peran lautnya sebagai kekuatan bangsa. Yang terjadi kini adalah sebaliknya, Indonesia dihadapkan pada setumpuk permasalahan di wilayah laut, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, masih maraknya illegal fishing, illegal mining, dan berbagai tindakan ilegal lainnya, termasuk traficking dan penyelundupan senjata. Lebih parahnya lagi, ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola lautnya menyebabkan masyarakat pesisir umumnya dan masyarakat nelayan khususnya menjadi komunitas termiskin di seluruh Nusantara.
Seiring dengan perubahan pemerintahan, akhirnya di era K.H. Abdurahman Wahid dibentuk suatu lembaga yang menjadi lokomotif untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang waktu itu bernama Departemen Eksplorasi Laut dan sekarang bernama Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun demikian, meskipun sudah ada DKP, permasalahan kelautan dan perikanan tidak kunjung berakhir. Dengan tidak bermaksud menafikan keberhasilan kebijakan atau program pemerintah dalam membangun kelautan dan perikanan, tulisan-tulisan yang ada pada buku Politik Hukum Kelautan dan Perikanan ini menjadi kritikan yang konstruktif dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia di masa depan. Harapan kami semoga dengan kehadiran buku ini membawa manfaat yang besar bagi kemajuan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia. Segeralah miliki buku Politik Hukum Kelautan dan Perikanan ini untuk melengkapi koleksi perpustakaan pribadi Anda. Selamat membeli dan membaca.

Tulis Ulasan
Nama anda:


Review Anda: Catatan: HTML tidak diterjemahkan!

Rating: Jelek            Baik

Masukkan kode di dalam kotak di bawah ini:

Tidak ada gambar tambahan untuk produk ini.
There are no product.