Penerbit
 
Belanja Anda
0 item
 
Metode PEMESANAN

Untuk sementara pemesan satuan dapat dilakukan melalui marketplace di bawah.


Untuk PEMESANAN dalam jumlah besar dapat langsung menghubungi

081321881835

 
Metode Pembayaran


No. Rek : 3790109839
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank mandiri
No. Rek : 1300010228248
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank bri
No. Rek : 218401000044531
a/n Ronaik Milala
_____________________

 

Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit

Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit
Klik untuk memperbesar
Jika Pesanan anda diatas 50 exp, silahkan hubungi marketing kami 081321881835 untuk mendapatkan DISKON TAMBAHAN
Harga: Rp27,500
Penerbit: SATU NUSA
Kode Buku: SN-01-09.034
ISBN: 978-602-8837-35-4
Pengarang: Victorianus M.M. Randa Puang
Ukuran:
Tebal:
Jenis Kertas:
Stok: Ada
Persentase rata rata: Tidak di rating

Jumlah: BELI

Kepailitan dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal ini utang-utangnya) kepada si piutang. Hal tersebut banyak terjadi pada peristiwa krisis moneter tahun 1998. Pada masa itu, 1 UU$ bisa mencapai Rp15.000,- - Rp17.000,-. Akibatnya, banyak usaha/pengusaha yang mengalami kepailitan atau kebangkrutan.
Keadaan demikian membuat pengusaha mengalami kesulitan untuk melunasi/membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan penundaan pembayaran utang. Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut didasarkan pada empat asas, yaitu asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi.
Selanjutnya, permohonan kepailitan yang diajukan oleh perusahaan bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan adalah bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, bukti sumpah, bukti pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli.
Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, penerapan asas pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit dapat dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas, buku ini sangat cocok dimiliki oleh para praktisi hukum dan mahasiswa yang sedang menggeluti ilmu hukum. Selain itu, para pengusaha juga perlu dibekali pengetahuan tentang keailitan dan peraturan-peraturannya.

Tulis Ulasan
Nama anda:


Review Anda: Catatan: HTML tidak diterjemahkan!

Rating: Jelek            Baik

Masukkan kode di dalam kotak di bawah ini:

Tidak ada gambar tambahan untuk produk ini.
There are no product.