Penerbit
 
Belanja Anda
0 item
 
Metode PEMESANAN

Untuk sementara pemesan satuan dapat dilakukan melalui marketplace di bawah.


Untuk PEMESANAN dalam jumlah besar dapat langsung menghubungi

081321881835

 
Metode Pembayaran


No. Rek : 3790109839
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank mandiri
No. Rek : 1300010228248
a/n Ronaik Milala
_____________________

bank bri
No. Rek : 218401000044531
a/n Ronaik Milala
_____________________

 

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Klik untuk memperbesar
Jika Pesanan anda diatas 50 exp, silahkan hubungi marketing kami 081321881835 untuk mendapatkan DISKON TAMBAHAN
Harga: Rp22,500
Penerbit: NUANSA AULIA
Kode Buku: NA.02.00.081
ISBN: 978-602-8166-25-6
Pengarang: Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.
Ukuran:
Tebal:
Jenis Kertas:
Stok: Ada
Persentase rata rata: Tidak di rating

Jumlah: BELI

 

Transaksi elektronik dalam tahun-tahun terakhir ini, semakin akrap di telinga masyarakat, paling tidak di kalangan praktisi bisnis, transaski semacam ini bukan lagi hal yang aneh. Oleh karenanya tidaklah berkelebihan jika dikemuka-kan di sini,  transaksi elektronik dengan penggunaan teknologi canggih di dunia bisnis telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam suasana seperti ini, suka atau tidak  konsumen atau masyarakat pada umumnya  dari hari ke hari harus pula menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada dalam tranasaksi bisnis tersebut. Di sisi lain adanya sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak dengan praktik transaksi elektronik tersebut, tentu tidak dapat dipungkiri begitu saja. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat peraturan yang terkait dengan alat bukti bila ada sengketa masih menjadi pertanyaan, apakah bukti transaksi elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi suatu transaksi? Sebagaimana diketahui dalam hukum pembuktian, salah satu alat bukti yang cukup penting adalah bukti tertulis. Bukti tersebut ditandatangani. Sementara itu, dalam transaksi elektronik bukti transaski tidak ditandatangani dan bahkan tidak selalu bukti transaksi langsung dicetak akan tetapi hanya direkam dan ataupun dicatat secara elektronik saja.  

Tampaknya sejumlah pertanyaan di atas, hendak dijawab dengan diterbitkannya Undang informasi dan transaksi elektronik. Tepatnya, pada tanggal 21 April 2008  pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Ada pun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini, dalam pertimbangan disebutkan sebagai berikut:  Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memper-hatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia (lihat pertimbangan butir: b,c,d,e dan f).

Dari pertimbangan diterbitkannya UUITE ini dapat diketahui, bahwa kehadiran undang-undang ini tiada lain adalah untuk menguatkan landasan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sebenarnya sebelum diterbitkannya undang-undang ini, seperangkat ketentuan  yang mendukung transaksi secara elektronik telah diterbitkan. Sebutlah misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang ini dengan tegas disebutkan dokumen perusahaan adalah data atau catatan, yang dibuat baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, yang dapat dibaca, dilihat ataupun didengar (Lihat Pasal 1 butir 2). Oleh karena itu, diterbitkannya UUITE  semakin memperkuat bahwa data yang terekam dalam data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak bilak ada sengketa. 

Untuk memahami lebih saksama apa yang dijabarkan dalam UUITE tersebut, dihimpun dalam  satu buku kecil. Selain itu dalam himpunan ini, juga dicantumkan sejumlah ketentuan yang terkait dengan transaksi elektronik, dengan harapan agar para pembaca dapat melihat secara konkrit perkembangan transaksi elektronik yang dimaksud. Mudah-mudahan bermanfaat.

Tulis Ulasan
Nama anda:


Review Anda: Catatan: HTML tidak diterjemahkan!

Rating: Jelek            Baik

Masukkan kode di dalam kotak di bawah ini:

Tidak ada gambar tambahan untuk produk ini.
There are no product.