Penerbit
 
Metode Pembayaran

bank mandiri
No. Rek 1300010228248
a/n Ronaik Milala

bank bri
No. Rek 218401000044531
a/n Ronaik Milala

 
Metode Pengiriman

pengiriman lewat jne
pengiriman lewat tiki
pengiriman lewat pos

pengiriman lewat wahana

 
Belanja Anda
0 item
 
 

Kategori Pintas
Buku Kurikulum

Buku Wajib

Kelas X
Kelas XI


Buku Peminatan
Kelas X
Kelas XI

 

HUKUM ADAT INDONESIA | Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum

HUKUM ADAT INDONESIA | Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum
Klik untuk memperbesar
Jika Pesanan anda diatas 50 exp, silahkan hubungi marketing kami 081321881835 untuk mendapatkan DISKON TAMBAHAN
Harga: Rp43,000 Rp34,400
Penerbit: NUANSA AULIA
Kode Buku: NA.02.00.137
ISBN: 978-979-071-189-1
Pengarang: Dr. Djamanat Samosir, SH., M.Hum.
Ukuran: 14,5 × 20,5 cm
Tebal: 352 Halaman
Jenis Kertas: Imperial Paper
Stok: Ada
Persentase rata rata: Tidak di rating

Jumlah: BELI

Buku ini membahas hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia di samping sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata barat, yang sekarang ini tidak banyak diulas dan kurang disukai sebagian besar mahasiswa dan sarjana hukum. Hukum adat sebagai salah satu bidang hukum yang rendah derajatnya dibandingkan dengan hukum yang lain, bahkan dianggap tidak mempunyai kepastian hukum atau dinilai hukum out of date. Hukum adat satu hukum yang hidup, hukum asli, hukum yang sangat khas, yang berkembang bersama bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh von Savigny  atau van Vollenhoven, hukum yang lahir dari kebutuhan hukum yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan, yang dikonstruksikan dalam norma-norma sebagai pedoman atau panduan seluruh anggota masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia akan selalu eksis karena memang coraknya adaptif dengan dinamika kehidupan di tengah derasnya arus globalisasi serta perkembangan informasi dan teknologi.
Materi buku ini merupakan hasil pengolahan dari bahan/materi perkuliahan sebagai pengajar dalam mata kuliah Hukum Adat, kemudian dikembangkan dengan hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, dan tulisan-tulisan jurnal atau artikel. Buku ini membahas masalah hukum adat dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan antropologis. Sehingga tidak menutup kritik dan saran yang konstruktif. Meskipun karangan ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi kami rasa karangan ini bermanfaat dan terutama bagi mahasiswa yang masih mengikuti perkuliahan.
Sebagaimana diketahui Hukum Adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia, merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Sampai saat ini pun bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak hukum warisan atau dipengaruhi oleh hukum Belanda. C. van Vollehhoven telah menunjukkan betapa erat persenyawaan antara hukum dengan budaya suatu bangsa. Hukum suatu bangsa merupakan pancaran dari salah satu aspek budaya bangsa yang bersangkutan. Hukum adat dibangun dengan segala apa yang menjadi milik budaya bangsa  Indonesia. Hukum adat adalah suatu model hukum dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia. Maka sudah tentu dengan hanya melihat dari segi formal saja adalah suatu kekeliruan. Dengan memperhatikan hukum adat melalui sistem dan unsur-unsur pembentuknya, maka diharapkan akan semakin memperjelas pemahaman hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia.
Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika, majemuk, yang berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, geografis yang berbeda, dan antargolongan, yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945, bahkan sudah bersatu sejak tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda: bersatu dalam bangsa, bersatu dalam tanah, bersatu dalam bahasa, yakni Indonesia. Sebelumnya tersebar di berbagai kepulauan dan hidup menurut hukum adat dan budayanya masing-masing. Kemajemukan sebagaimana ditunjukkan dalam pembagian bangsa Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat (van Vollenhoven) merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat beraneka ragam hukum adat yang bersifat pluralistis, dan juga luasnya hukum adat, hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia.
Perubahan dan perkembangan iptek dan informasi sangat berkontribusi dalam perkembangan masyarakat yang seharusnya diikuti oleh hukum dan perundang-undangan. Di dalam keadaan yang demikian itu hukum adat sekalipun dianggap sebelah mata namun karena hukum adat oleh sebagian masyarakat tetap dipertahankan, sebagai hukum yang hidup di masyarakat, sudah sepantasnya dalam penyusunan perundangan-undangan sangat perlu memperhatikan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan keadaan ini buku ini diberi judul Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia.

Buku ini terdiri atas sembilan bab, yaitu Bab I berupa pendahuluan yang berisi uraian pengertian hukum adat meliputi pengertian menurut sarjana barat, sarjana Indonesia,  Sumpah Pemuda 1928, Seminar Hukum Adat, dan Pembinaan Hukum Nasional, dan Yurisprudensi; konseptualisme hukum adat pada masa pra-kolonial, kolonial, pergerakan kebangsaan, dan masa kemerdekaan; hukum adat sebagai pencerminan jiwa masyarakat Indonesia; hukum adat sebagai the living law; kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia; corak dan sistem hukum adat; wilayah hukum adat; dan struktur hukum adat.
Bab II membahas masyarakat hukum adat dengan menguraikan pengertian masyarakat hukum adat; macam-macam masyarakat hukum adat yang terdiri atas masyarakat patrilineal, matrilineal, dan bilateral; pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia;  dan posisi struktural masyarakat hukum adat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian, Bab III membahas hukum adat pertanahan, yang menguraikan hubungan dan kedudukan tanah bagi manusia, hak ulayat yang berisi uraian tentang pengertian hak ulayat, subjek, objek hak ulayat, batas-batas hak ulayat, kewenangan masyarakat hukum adat, pengakuan eksistensi hak ulayat, menentukan eksistensi hak ulayat; eksistensi hak ulayat dalam otonomi daerah; hak perorangan atas tanah dengan menguraikan hak milik, hak menikmati hasil, hak wewenang pilih/hak terdahulu, hak wewenang beli, hak karena jabatan, konversi hak-hak atas tanah adat; UUPA mengakhiri kebhinekaan peraturan pertanahan; kedudukan hukum adat dalam UUPA; dan kewenangan pertanahan dalam sistem hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional yang membahas hak menguasai negara, hak menguasai masyarakat hukum adat dan kewenangan pertanahan pemerintah daerah.
Bab IV membahas  hukum adat perjanjian dengan penggolongan hukum adat perjanjian; hukum perhutangan yang meliputi uraian kredit  perorangan, hak atas rumah, ternak, dan benda lain, sumbang menyumbang/sambat-sinambat/tolong menolong, dan panjer; transaksi tanah meliputi uraian pengertian transaksi tanah; jenis-jenis transaksi tanah dengan menguraikan jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan; Transaksi menyangkut tanah dengan menguraikan  perjanjian bagi hasil yang meliputi uraian pengertian perjanjian bagi hasil, objek transaksi bagi hasil, bentuk-bentuk pembagian bagi hasil, UU No. 2 Tahun 1960; perjanjian sewa; perjanjian berganda; perjanjian tanah sebagai jaminan, perjanjian numpang rumah dan pekarangan; perjanjian titip; perjanjian semu; dan pemberian/hibah tanah.
 Bab V membahas hukum adat tentang orang yang menguraikan subjek hukum menurut hukum adat yang meliputi uraian manusia dan badan hukum; kecakapan bertindak menurut hukum adat; kecakapan bertindak hukum istri; dan kecakapan bertindak menurut sistem hukum di Indonesia. Bab VI membahas hukum adat keluarga meliputi pembahasan tentang pengertian hukum adat keluarga; keturunan; hubungan anak dengan orang tua yang meliputi uraian anak sah dan anak tidak sah; hubungan anak dengan keluarga/kerabat; pemeliharan/perwalian anak; dan pengangkatan anak. Bab VII membahas hukum adat perkawinan yang meliputi pembahasan pengertian perkawinan menurut hukum adat, bentuk-bentuk perkawinan di masyarakat patrilineal, matrilineal, bilateral; mengenai perkawinan campuran; sistem perkawinan; cara dan tata cara perkawinan dilaksanakan; keabsahan perkawinan dan putusnya perkawinan.
Selanjutnya, Bab VIII membahas harta perkawinan yang menguraikan tentang pengertian harta perkawinan; macam-macam harta perkawinan yang meliputi harta warisan (harta asal), harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri, harta bersama dan harta yang dihadiahkan pada waktu perkawinan; serta membahas kedudukan dan penguasaan harta perkawinan bagi masyarakat patrilineal, matrilineal, serta bilateral. Adapun bab ke-IX membahas hukum adat waris yang pembahasannya meliputi pengertian hukum adat waris, asas-asas dan sistem hukum waris bagi masyarakat patrilineal, matrilineal, bilateral, juga membahas unsur-unsur pewarisan, proses penerusan, dan prosedur perwarisan yang meliputi pembahasan tentang hibah dan wasiat, pembagian harta warisan, daluarsa, dan hutang pewaris.

Tulis Ulasan
Nama anda:


Review Anda: Catatan: HTML tidak diterjemahkan!

Rating: Jelek            Baik

Masukkan kode di dalam kotak di bawah ini:

Tidak ada gambar tambahan untuk produk ini.
There are no product.